Oknum Anggota DPRD dan Pengurus Partai Politik Sunat Dana Bantuan Rakyat Miskin

BERAPAPUN besarnya dana bantuan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat , Provinsi maupun Pemerintah Daerah untuk memajukan Ekonomi rakyat dianggap sia - sia saja. Pasalnya, jangankan dana bantuan untuk memajukan perekonomian, dana bantuan untuk rakyat miskinpun di duga masih juga dibancak oleh oknum anggota DPRD dan pengurus partai politik yang tidak bertanggung jawab di wilayah ini .

Puluhan jumlah kelompok miskin di Kabupaten Majalengka yang berhak menerima bantuan dari pemerintahan berupa uang tunai masing - masing besarannya berpariatif sudah sepatutnya mendapat pengawasan yang super ketat dari seluruh lapisan masyarakat , Steakholder agar dana tersebut dapat di terima utuh oleh rakyat miskin .

Pasalnya, menurut informasi yang di himpun arusbawah.com kemarin mengatakan, bahwa di wilayah kabupaten majalengka dana bantuan untuk warga miskin di potong oleh oknum anggota DPRD yang bejat moralnya berkisar antara 20% dan di sunat oleh pengurus partai politik sebesar 60% dari dana yang di terima oleh rakyat miskin tersebut .

Jadi agar dana Bantuan dari Pemerintah untuk rakyat miskin di wilayah ini tidak berlanjut untuk menjadi bancakan empuk oknum yang tidak bertanggung jawab, sudah sepatutnya masyarakat di Kab Majalengka turut serta untuk mengawasinya , apakah dana bantuan dari pemerintah itu masih utuh jumlahnya di terima oleh rakyat miskin tersebut atau sudah di sunat .

"Masalahnya , kita benar sangat prihatin mendengar khabar uang dana bantuan dari Pemerintah untuk rakyat miskin itu masih tega - teganya di sunat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut , apa bila ada yang menemukan bahwa uang bantuan untuk rakyat miskin itu di sunat , maka jangan segan - segan melaporkannya kepada penegak Hukum , jangan lihat jumlah besaran dana yang di potong tapi lihat perbuatannya, " tegas tatang sofyan iskandar aktivis dari LSM. masih menurutnya bahwa lembaganya masih sedang mengumpulkan tambahan data-data dengan melakukan investigasi kepada seluruh kelompok yang mendapatkan bantuan pemerintah tahun anggaran 2011 untuk dijadikan dasar pelaporan kepada pihak berwajib semoga. .[ AWAS ].

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2000

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat:
1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.    Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.    Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2.    Komisi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II
HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Negeri, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran dan Pendapat

Pasal 2
(1)    Setiap orang, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi dengan perkara tindak pidana korupsi.
(2)    Penyampaian informasi, saran dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

Pasal 3

(1)    Informasi, saran atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:
a.    data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
b.    keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti permulaan.
(2)    Setiap informasi, saran atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dan Jawaban dari Penegak Hukum

Pasal 4
(1)    Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi.
(2)    Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tulisan atas informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima.
(3)    Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum

Pasal 5
(1)    Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.
(2)    Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
(3)    Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

Pasal 6
(1)    Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.
(2)    Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7
(1)    Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.
(2)    Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.

Pasal 8
Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 9
Besar premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2 0/00 (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Pasal 10
(1)    Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
(2)    Penyerahan piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penegak Hukum atau Komisi.

Pasal 11
(1)    Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)    Penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 144